Partai Keadilan Sejahtera

pks_logo-svg

Partai Keadilan Sejahtera 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia.

Sejarah

Gerakan dakwah kampus

Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai kutjing kurap. Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.

Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam.

Saat itu, kata usrah yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader.

Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986. Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Partai Keadilan

KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (disingkat PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.

Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Nurmahmudi Isma’il sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan stembus accord dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.

Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.

Jaringan

PKS, lewat bidang Kepanduan dan Olahraga yang berada sejajar dengan bidang teritorial dan badan-badan lainnya di bawah presiden, telah mengembangkan berbagai organisasi kepanduan yang berfungsi sebagai “sayap partai” yang berafiliasi secara formal dengan partai, seperti Garda Keadilan, organisasi pemuda Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), serta Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS).

Bidang Kebijakan Publik mengurusi teritorial politik dan berhubungan dengan kelompok pemikir yang berafiliasi formal atau tidak formal dengan PKS, antara lain Serikat Pekerja Keadilan (SPK) Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), Central for Indonesian Reform (CIR), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Institute for Economics Studies (INFES), Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD) dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS).

Sistem kaderisasi

Seleksi dan pola rekrutmen kader PKS unik dalam perpolitikan Indonesia. Kader PKS dipilih dan diajukan tidak dengan mengajukan diri tetapi diajukan oleh sekelompok individu dan atau oleh murabbi (guru pembimbing) menggunakan metode Tarbiyah (pendikan) berkesinambungan dan terjadwal (halaqah). PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (al-da’wah al-fardhiyyah), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (al-da’wah al’amma). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal, sehingga partai dapat mencari individu potensial untuk dijadikan kader partai.

PKS mewajibkan kadernya terlibat aktif dalam pelatihan hierarkis yang disebut marhalah. Pelatihan ini mencakup proses pembelajaran (ta’lim), pelatihan keorganisasian (tandzim), pembinaan karakter (taqwin) dan evaluasi (taqwim).

Dalam sumpahnya sebagai anggota PKS, kader harus mengucapkan baiat secara lengkap dengan membaca dua kalimat syahadat. Dengan demikian, sistem sumpah ini tidak memungkinkan non-Muslim menjadi kader PKS. Namun sesuai hasil Munas 2010 di Jakarta, PKS membedakan antara kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat oleh sistem kaderisasi, sehingga sudah pasti seorang Muslim. Sementara anggota adalah siapa saja yang terikat kepada organisasi dan bersifat lebih umum dan terbuka.

Internasional

Kader PKS di seluruh dunia tercatat sebanyak 7,000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 negara. Jumlah ini merupakan jumlah kader partai politik Indonesia terbesar yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah kader di luar Indonesia ini dimanfaatkan partai untuk menayasar satu kursi DPR.

Mesir

PK dan PKS telah lama dikaitkan dengan Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir, disebabkan beberapa pendirinya bersekolah di sekolah-sekolah Ikhwan. Beberapa indikasi yang terlihat adalah saat Mardani Ali Sera, juru bicara PKS, membenarkan bahwa beberapa karya pendiri Ikhwan, Hasan al-Banna, menjadi bacaan dan juga rujukan dalam proses pengkaderan partai. PKS juga diklaim ikut serta dalam Revolusi Mesir 2011, meskipun kabar tersebut kemudian dibantah dan menegaskan bahwa para kader partai (yang diberitakan sebanyak 600 orang, sebagian besar berstatus mahasiswa) di Mesir hanya berperan menyalurkan logistik kepada warga negara Indonesia yang terjebak di Mesir. Namun, PKS menyatakan “berduka” atas penggulingan presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi pada Juli 2013, sekaligus menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk menekan militer Mesir.

Keterkaitan PKS dan Ikhwanul Muslimin juga dibenarkan oleh Yusuf al-Qaradawi, salah satu tokoh Ikhwan yang berpengaruh, dan juga oleh pendiri PK, Yusuf Supendi, yang mengakui bahwa 90% pendanaan PK untuk pemilihan umum pada 1999 didanai oleh partai-partai seideologi di Timur Tengah. Namun, Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat, menegaskan bahwa mereka hanya mempunyai “hubungan cita-cita” dengan Ikhwanul Muslimin dan menolak klaim bahwa PKS adalah perwujudan lain dari organisasi tersebut. Surahman justru menyatakan bahwa PKS secara substantif adalah pelanjut perjuangan Masyumi.

Turki

PKS juga disebut mempunyai kemiripan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan Abdullah Gül yang berkuasa di Turki. Surahman Hidayat juga membenarkan bahwa mereka juga sering mengunjungi kader AKP di Turki “untuk perbandingan”. Kedekatan ini juga diperkuat dengan banyaknya seminar dan silaturahim antara PKS dan AKP, salah satunya seperti saat para petinggi AKP berkunjung ke Jakarta pada Februari 2012. PKS juga menggelar pertemuan kader sedunia di Istanbul pada April 2013. Meskipun presiden Anis Matta menyatakan bahwa pemilihan Istanbul adalah karena posisi strategik kota tersebut di tengah-tengah Asia, Eropa dan Afrika, Anis juga menjadwalkan pertemuan dengan petinggi AKP dan mengharapkan agar kader-kader dapat belajar dari kesuksesan AKP di Turki.

Palestina

PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas. Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010. Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan seringkali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November 2012.

Kepengurusan

Berikut ini susunan Pengurus Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera:

Ketua Majelis Syuro : Dr Salim Segaf Al Jufri
Wakil Ketua Majelis Syuro : Dr Hidayat Nur Wahid
Sekretaris Majelis Syuro : Ir. H. Untung Wahono, M.Si
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suharna Surapranata, MT
Ketua Dewan Syariah : Dr KH Surahman Hidayat

Presiden : M. Sohibul Iman, Ph.D.
Sekretaris Jenderal : Mustafa Kamal, SS
Wakil Sekjen : Ir. Abdul Hakim, MM
Bendahara Umum : Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
Wakil Bendahara Umum : Dr. Abdul Kharis Almasyhari

Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi : H. Abdul Muiz Saadih, MA
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Dr. Sukamta Manta Miharja
Ketua Badan Perencanaan : KH. Bukhori Yusuf, Lc, MA
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si
Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi : Drs. H. Musholli
Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader : Deni Tresnahadi

Ketua Bidang Kaderisasi : Amang Syafruddin, Lc
Ketua Bidang Kepemudaan : Dr. Mardani Ali Sera
Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga : Asep Saefullah Danu
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Dra. Wirianingsih, M.Si.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ledia Hanifa Amaliah, SSi., M.PSi.T.
Ketua Bidang Seni dan Budaya : Muhammad Ridwan
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Drs. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Drs. Chairul Anwar, Apt.
Ketua Bidang Kesra : Dr. Fahmy Alaydroes, MM., M.Ed.
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Dr. Ali Akhmadi
Ketua Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup : Ir. Memed Sosiawan, ME.
Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan : Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara : Dr. Hermanto
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan : Drs. H. Gufron Azis Fuadi
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar : Tate Qomarudin, Lc.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya : Ir. H. Sigit Sosiantomo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali Nusra : Sugeng Susilo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan : Hb. Aboe Bakar Al-Habsi, SE
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi : Drs. Cahyadi Takariawan, Apt.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur : Dr. H.Muhammad Kasuba, MA

Ketua Fraksi MPR RI : Ir. Tifatul Sembiring
Ketua Fraksi DPR RI : Dr. Jazuli Juwaini, Lc., MM.

Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS  

AD ART PKS 

||

Partai Keadilan Sejahtera 

http://pks.id/

MD Building, Jalan TB.Simatupang No. 82

Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

E-Mail : humas@pks.id

***

Profil 27 Partai Politik di Indonesia    

Pasang Iklan di Website Ini +6285773713808
Hello. Add your message here.