Partai Islam jangan cuma jual simbol agama, tetapi juga harus lebih peduli sosial.
Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan.
Berkembangnya partai Islam di Indonesia setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, seperti realitas sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat.
Selain itu, Islam juga menyediakan visi dan ideologi yang memungkinkan untuk ditransformasikan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa. Islam kompatibel dengan nilai demokrasi. Islam mendukung hak asasi manusia, kesetaraan dan egalitarianisme, dan lain-lain.
Dimensi teologis juga memberikan legitimasi terhadap munculnya institusi politik formal, yakni keyakinan bahwa Islam menyediakan visi politik sekaligus memiliki pengalaman politik yang bisa direkonstruksikan dalam keyakinan ideologi yang representatif.
Bahkan, kini muncul gerakan Islam di Indonesia menjadi beberapa jenis, seperti gerakan khalifah, pendirian negara Indonesia bersyariah, dan kelompok pluralis demokrasi. Secara historis, keberadaan partai Islam dalam sejarah kontemporer Indonesia juga memiliki peran cukup besar.
Partai Islam dalam pemilu tahun 1955, meraih kursi cukup besar dalam parlemen serta berperan dalam membentuk pemerintahan. Demikian pula, dalam era Orde Baru, PPP sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam mampu meraih urutan kedua.
Pada era reformasi, partai Islam tetap memainkan peran penting. Pada pemilu 9 April 2014, berdasarkan hasil hitung resmi KPU, perolehan suara partai politik berbasis massa Islam cukup signifikan. PKB meraih suara terbesar, yakni 9,04 persen.
Disusul PAN sebesar 7,59 persen, PKS sebanyak 6,79 persen, PPP mendulang suara 6,53 persen, dan PBB sebesar 1,46 persen. Ini setidaknya menunjukkan, partai Islam ataupun berbasis umat Islam masih memperoleh kepercayaan pemilih.
Namun di sisi lain, pencapaian suara dalam Pemilu 2014 itu mengindikasikan belum optimalnya partai Islam. Lalu, bagaimana prospek partai Islam atau berbasis massa Islam dalam menghadapi Pemilu 2019?
Dari berbagai survei, dominasi peraih suara dari partai politik di atas masih belum banyak bergeser dari Pemilu 2014. Tentu saja, kekuatan dan legitimasi partai Islam menghadapi Pemilu 2019 tidak hanya diperoleh dari suara yang pernah diraih pada pemilu sebelumnya.
Lebih dari itu, legitimasi juga ditentukan dari bagaimana partai-partai tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat. Kemampuan menyerap aspirasi sangat penting, apalagi banyak kalangan terdidik yang memiliki keterikatan ideologis yang longgar dengan partai politik.
Demikian pula, munculnya pemilih baru dari kalangan milenial yang diperkirakan jumlahnya sangat besar, perlu pendekatan baru dalam meraih dukungan kelompok ini. Bahkan, muncul pemilih lebih kritis dengan memilih partai politik yang bersih dan bervisi kesejahteraan.
Kondisi politik umat Islam di negara kita memang heterogen, yang melahirkan polarisasi dalam aspirasi politik. Maka itu, tak mengherankan jika partai Islam sulit bersatu dalam memunculkan satu tokoh Islam menjadi pemimpin di kalangan mereka.
Meski demikian, posisi umat Islam yang mayoritas tetap strategis dan signifikan. Kenyataan ini menjadikan banyak kekuatan sosial dan politik berlomba meraih dukungan umat. Harus diakui pula, beberapa survei menunjukkan kepercayaan rakyat terhadap partai menurun.
Ini artinya, ada degradasi peran partai sebagai infrastruktur politik dalam menjembatani aspirasi rakyat. Salah satunya adalah moral politik saat ini yang cenderung koruptif bahkan kadang manipulatif terkait politik uang.
Dengan kondisi seperti ini, seharusnya partai berbasis massa Islam menempatkan diri sebagai partai bersih yang peduli rakyat. Sayangnya, yang terjadi justru ada penurunan yang dirasakan oleh partai berbasis massa Islam.
Di sejumlah survei, partai-partai berbasis massa Islam berada di level menengah ke bawah. Ini tentu tantangan besar. Jika partai berbasis massa Islam mampu menghadirkan jalan kesejukan dan etika Islam dalam politik, bukan tidak mungkin mereka menjadi pilihan rakyat.
Namun sebaliknya, jika partai Islam ikut terjebak menjadi bagian dari moralitas dan etika politik pragmatis (koruptif), penilaian miring dan hukuman pemilih terhadap partai Islam lebih keras. Sebab, partai-partai itu membawa simbol agama dalam ruang politik.
Partai berbasis massa Islam, secara moral dan etika dilandasi nilai Islam, sehingga politik bisa menjadi alat perjuangan bagi mewujudkan kepentingan umat. Wajah politik yang sering kali diidentikkan kotor dan licik akan menjadi lebih santun karena moral agama menjadi panduan.
Ini tantangan bagi politisi Muslim, yakni bagaimana mengaplikasikan akhlak mulia dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi, sehingga ada dampak positif pada setiap keputusan dan kebijakan politiknya.
Untuk itu, partai berbasis massa Islam dituntut mampu menjawab realitas sosial masyarakat. Termasuk kemampuannya dalam menginternalisasikan nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Konstruksi ideologis (Islam), jika tidak diimbangi kepekaan terhadap isu sosial akan menyebabkan partai Islam kehilangan basis massanya. Partai Islam juga harus mentransformasikan kekuasaan politik dengan bersandar pada demokrasi dan praktik politik kontemporer.
Karena itu, partai Islam harus sepenuhnya berpijak pada data sosial yang ada seperti tidak hanya terpaku pada simbol-simbol agama dalam upaya menarik massanya, tetapi juga pada persoalan konkret serta kebutuhan riil masyarakat.
Dalam politik Islam itu ada dua sisi yang menyatu seperti mata uang. Sisi pertama adalah proses mencari kekuasaan karena politik adalah kekuasaan. Dan sisi lainnya, proses menggunakan kekuasaan itu untuk pengabdian pada bidang keadilan dan kesejahteraan.
Secara moral dan etika, partai Islam dituntut lebih memperhatikan aspirasi umat. Isu utama yang menjadi perhatian umat adalah korupsi dan kesejahteraan ekonomi, seperti pengangguran dan keterjangkauan harga sehari-hari.
Sayangnya, isu utama seperti korupsi masih membelit semua partai politik, tak terkecuali partai berbasis massa Islam. Hal ini menyebabkan tidak ada diferensiasi antara partai berbasis agama dan nonagama.
Oleh: Fahruddin Salim, Dosen Pascasarjana Universitas Pancasila
Baca juga : Kenali Partai Politik Pilihanmu! Inilah Profil 27 Partai Politik yang Ada di Indonesia Saat Ini
Ayo bagikan sebagai sedekah…
