Ahok Melawan Setelah 9 Bulan Ditahan, Mengapa?

ahok10

Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak datang ke sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin pagi, 26 Februari 2018. Namun, ratusan orang yang bersiap menyambutnya tak lantas beranjak pergi.

Massa memenuhi halaman depan bekas gedung PN Jakarta Pusat, luber hingga ke aspal Jalan Gajah Mada. Mereka terbagi dalam dua kubu berlawanan. Pro dan kontra. Adu orasi dan teriakan, perang kata-kata baik lewat pengeras suara maupun poster, berlangsung panjang, lebih lama dari durasi sidang yang singkat, hanya sekitar 15 menit.

Sejumlah orang menilai, demo yang berlangsung di tengah sidang pemeriksaan berkas pengajuan Peninjauan Kembali (PK) itu salah alamat.

Sebab, PN Jakarta Utara tidak berwenang memutus PK Ahok. “Yang menentukan dapat diterima, dikabulkan atau tidak adalah Mahkamah Agung (MA), bukan pengadilan negeri. PN hanya melihat atau memeriksa secara formil syarat-syarat permohonan, bukan memeriksa kebenaran dari alasan hukum yang dijadikan dasar permohonan PK. Jadi, demo itu tidak pada tempatnya,” jelas advokat Teguh Samudera kepada Liputan6.com, Senin malam.

Namun, mantan kuasa hukum Ahok ini yakin, unjuk rasa dalam bentuk apa pun tidak akan bisa mempengaruhi majelis hakim di MA yang akan menyidangkan permohonan PK Ahok.

“MA sebagai lembaga tertinggi pemberi keadilan tentu akan obyektif dan mempertingkan rasa keadilan masyarakat dan harus mengandung kepastian hukum dalam putusannya. Itulah hakikat MA sebagai benteng terakhir pencari keadilan,” ujar Teguh.

Hal senada disampaikan advokat lainnya, I Wayan Sudirta, yang menyayangkan unjuk rasa terkait permohonan PK Ahok.

“Sebaiknya tidak ada pihak mana pun yang memengaruhi keputusan hakim dengan gerakan atau tekanan massa. Biarkan majelis hakim memutuskan secara bebas berdasarkan fakta, bukti dan keyakinannya,” ujar Wayan Sudirta kepada Liputan6.com, Senin petang.

Dia juga berharap majelis hakim agung yang akan menyidangkan permohonan PK  Ahoktidak gentar dengan tuntutan massa.

“Sebaiknya pengadilan tidak terpengaruh pada apa pun, jangan mau terpengaruh. Berpegangan kepada alat bukti dan keyakinan saja,” ucap Wayan Sudirta.

Advokat ini mencontohkan, juri dalam sebuah persidangan kasus pidana di Amerika Serikat sangat dijaga dari pengaruh pihak luar. Semua itu untuk memastikan bahwa putusan yang diambil terbebas dari pengaruh luar.

“Mengajukan PK itu hak, tapi di sisi lain, demo juga hak. Cuma demo itu jangan sampai melanggar hukum, jangan sampai mempengaruhi pikiran hakim. Jangan sampai menekan hakim, karena dulu saya yakin sekali ketika Ahok dihukum itu karena menggunakan tekanan massa. Itu yang tidak boleh terjadi,” pungkas Wayan Sudirta.

Tak sekadar menjadi polemik di ranah hukum, pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga diseret ke wilayah politik. Sebab, ada pihak yang mengaku khawatir kalau mantan Gubernur DKI Jakarta itu melenggang mulus di dunia politik nasional setelah bebas dari hukuman.

Salah satunya adalah Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Gatot Santono yang juga dikenal dengan nama Muhammad Al Khaththath. Dia mencurigai, langkah mengajukan PK tak lain untuk melapangkan jalan Ahok menuju Pilpres 2019, menuju Istana.

“Yang saya dengar dari ahli hukum, kalau Ahok ini dikabulkan PK-nya, berarti dia akan dibebaskan dengan status bukan tahanan dan bukan narapidana,” ungkap Al-Khaththath di Museum Joeang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Februari 2018.

Terpisah, Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI, Hurriyah berpendapat, sah-sah saja jika ada pihak yang mengaitkan pengajuan PK Ahok dengan politik.

“Bahwa ada kelompok yang khawatir jika PK Ahok dikabulkan dan dia bisa bebas itu wajar, mengingat popularitas dan elektabilitas Ahok masih tinggi. Kemungkinan digaetnya Ahok sebagai cawapres potensial juga akan terbuka lebar. Kemungkinan inilah yang boleh jadi sangat dikhawatirkan kelompok yang tidak suka dengan Ahok,” jelas Hurriyah kepada Liputan6.com, Senin malam.

Namun, dilihat dari sisi hukum, Hurriyah tak setuju jika proses hukum yang ada harus menghadapi tekanan massa yang di dalamnya punya muatan politik.

“Apalagi kalau cara-cara yang ditempuh menggunakan tekanan massa, seperti kasus Aksi Bela Islam beberapa waktu lalu. Ini bisa menjadi preseden buruk yang baru dalam demokrasi kita, ketika proses hukum begitu mudah dipengaruhi faktor-faktor politik,” ujar Hurriyah.

Kendati demikian, pernyataan sejumlah pihak yang ingin menggagalkan upaya PK Ahok menurutnya masih sebatas wacana. Karena bentuk perlawanan ini tidak ada legitimasinya dalam UU, maka tidak akan bisa diterima.

“Akan beda jika upaya perlawanannya dilakukan secara politik dan menggunakan kekuatan massa, misalnya. Jika itu sampai terjadi dan proses hukum bisa dipengaruhi, ini akan menambah tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia,” tegas Hurriyah.

Yang jelas, lanjut dia, peluang Ahok untuk kembali ke dunia politik atau bergiat di partai politik sangat dimungkinkan jika PK yang diajukan diterima majelis hakim PK.

“Bagaimanapun popularitasnya masih tinggi. Saya yakin masih ada parpol yang berminat mengajak Ahok untuk bergabung. Tetapi ini kembali ke Ahok lagi, apakah dia masih berminat terjun di dunia politik,” jelas Hurriyah.

Tetap ada kekhawatiran munculnya politik kebencian berbungkus agama dalam Pilpres 2019. Kendati sangat mungkin terjadi, Hurriyah berharap itu tak jadi kenyataan.

“Tren global sekarang memang memperlihatkan menguatnya politik identitas yang dibungkus dengan populisme. Indonesia bukan kasus baru ataupun unik. Ini yang jadi salah satu tantangan dalam demokrasi kita saat ini,” pungkas dia.

Masih tingginya popularitas Ahok sejalan dengan hasil survei terbaru Indo Barometer. Berdasarkan survei Dinamika Pilpres 2019, Jokowi unggul dengan angka 48,8 persen sebagai calon presiden. Sedangkan Prabowo berada di angka 22,3 persen.

Yang menarik, nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di posisi ketiga (2,9 persen), di atas nama Gatot Nurmantyo (2,7 persen), Anies Baswedan (2,5 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (2,5 persen). Nama-nama itu muncul berdasarkan pertanyaan terbuka seandainya pilpres diselenggarakan saat ini.

Survei dilaksanakan pada 23-30 Januari 2018 di 34 provinsi. Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode penarikan sampel adalah multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Sumber: liputan6.com

Ayo bagikan sebagai sedekah…

Ema Suhra, Wisudawan Termuda UNM 2017/2018 (unm.com)
Perencanaan Dana Kuliah Anak, 150 Ribu per Bulan... SELENGKAPNYA   
 
Snow
Mau Main Salju? Ayo ke Trans Snow World Juanda Bekasi 》 BELI TIKET
Branz
BRANZ Mega Kuningan Apartment Jakarta Selatan, Hanya 1.8 Milyar, Pesan Sekarang!
Yuk Gabung PropertyPRO! Dapatkan Komisi Jutaan Rupiah dari Penjualan Properti Terbaik di Indonesia
Yuk Gabung PropertyPRO! Dapatkan Komisi Jutaan Rupiah dari Penjualan Properti Terbaik di Indonesia 
caldera-rafting

Rafting Seru Discount 10%  

New Honda Civic 2019 Rp507 Juta, Pesan Sekarang! 085773713808
New Honda Civic 2019 Rp507 Juta, Pesan Sekarang! 085773713808
Emas Batangan
Warisan 1 Milyar > SELENGKAPNYA 
Bisnis Tanpa Modal! Jual Tiket DUFAN, Komisi 10 Ribu per Tiket... SELENGKAPNYA
Mau ke Dufan Ancol? Beli Tiket Online di Sini! 》BELI SEKARANG 
Mau Bikin PT (Perseroan Terbatas)? Hanya 10 Juta Saja, Hubungi Kami Sekarang!
Mau Bikin PT (Perseroan Terbatas)? Hanya 10 Juta Saja, Hubungi Kami Sekarang!
#UmrohYuk Hanya 20 Juta Saja
#UmrohYuk Hanya 20 Juta Saja 》 DAFTAR SEKARANG 
Toyota C-HR
Promo Toyota Termurah Seluruh Indonesia dari Auto2000, Dealer Resmi Toyota
KPR Syariah Tanpa Riba, Sampai 25 Milyar, Ajukan Sekarang!
KPR Syariah Tanpa Riba, Sampai 25 Milyar, Ajukan Sekarang!
20190210_081324
Booster Signal Handphone, Penguat Sinyal HP di Area Miskin Sinyal 》 BELI SEKARANG
Kartu Kredit Syariah DAFTAR SEKARANG
Hello. Add your message here.