Jubir BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan alasan kenapa BPN akhirnya menempuh jalur hukum. Dia menjelaskan, hal ini merupakan masukan dari beberapa timnya yang ada di daerah. Terutama mereka yang ada di Jateng, Jatim, Bali, Papua, NTT, dan Sumut.
Mereka sudah menyiapkan bukti untuk mengajukan gugatan ke MK. “Mereka merasa ada kecurangan yang TSMB (terstruktur, sistematis, masif dan brutal, Red),” akunya. Oleh karena itu lah dibutuhkan langkah konstitusional untuk membuktikan kecurangan tersebut.
Salah satu caranya adalah dengan membawa bukti-bukti tersebut ke lembaga berwenang. MK merupakan satu-satunya lembaga yang dianggap paling tepat untuk melakukan hal tersebut. Untuk segera menindaklanjuti adanya kecurangan di Pemilu 2019 ini. “Meskipun sebelumnya kami mengalami distrust terhadap institusi hukum yang ada di negara ini, tapi karena ada masukan dari daerah tadi akhirnya kami memutuskan untuk menempuh langkah hukum,” terang Dahnil.
Dalam kesempatan tersebut juga, Dahnil sebagai perwakilan BPN menyatakan dukungannya terhadap aksi damai yang dilakukan oleh pendukung tim BPN. Sesuai dengan titah dari Prabowo. Aksi tersebut harus berjalan secara damai, berakhlak, dan konstitusional.
Sebab, menyampaikan aspirasi dan berserikat adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh UU. “Justru menghalang-halangi dan mengancam penyampaian aspirasi merupakan tindakan inkonstitusional, itu adalah makar terhadap konstitusi,” imbuh pria kelahiran Aceh tersebut.
Oleh karena itu, Dahnil mengimbau kepada pihak berwajib. Untuk melakukan tugas konstitusionalnya. Yakni dengan melindungi dan mengayomi seluruh warga. Termasuk mereka yang hari ini dan kemarin sedang melakukan aksi. “Konflik apa? Tidak ada konflik, aksi besok (hari ini, Red) itu demo damai konstitusional, apa yang ditakuti? Justru kalau pengumuman dipercepat karena demo itu yang semakin janggal dan aneh,” ungkap Dahnil.
Sumber : radarsukabumi.com
