CNN Indonesia – Program kartu prakerja sudah bergulir. Hingga 27 April 2020, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menyatakan delapan juta lebih orang telah mendaftar. Namun, program tersebut menuai kontroversi.
Mulai dari pemilihan peserta kartu prakerja secara acak, penunjukan vendor mitra prakerja yang dianggap tak terbuka, hingga video jenis pelatihan yang dinilai sebagian masyarakat tak berkualitas. Selain itu, video pelatihan dinilai tak tepat di tengah krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Pemerintah diminta segera mengevaluasi dan menghentikan sementara program kartu prakerja, karena banyak ‘ruang gelap’ dalam program tersebut yang menimbulkan tanda tanya masyarakat.
Kepada CNNIndonesia.com, pengamat hukum Andri W Kusuma berpendapat program kartu prakerja sebetulnya merupakan program dan niat yang sangat baik dari Pemerintah. Namun, dilihat dari pelaksanaannya dan perspektif hukum sebaiknya dihentikan sementara karena banyak aturan yang dilanggar.
Meskipun, kata dia, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang membuat Pemerintah atau pengambil kebijakan terkait ‘kebal’ secara hukum. Perppu itu, kini sedang digugat ke ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Andri menjelaskan, salah satu potensi yang dilanggar yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Paket data (uang) milik para pencari kerja dan korban PHK pasti terpotong, sementara kita tidak pernah bisa tahu berapa data kita yang terpotong. Kita beli paket data 2 GB saja kita tidak pernah tahu apa benar isinya 2 GB, karena tidak bisa atau susah diaudit,” kata Andri.
Andri mengatakan untuk mengakses video di paket yang disediakan program kartu prakerja, paket data milik masyarakat yang lolos program itu juga berpotensi tersedot. Dalam keadaan sedang susah seperti ini justru mereka berpotensi kehilangan paket datanya (uang pribadinya).
“Karena mereka tidak punya pilihan, dan parahnya mereka tidak tahu berapa paket datanya yang terpotong. Ini melanggar UU perlindungan Konsumen,” kata Andri.
Dalam program kartu prakerja, setiap peserta yang lolos akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp3,55 juta ketika diumumkan lolos sebagai peserta kartu prakerja. Tapi, peserta harus menggunakan dana sebesar Rp1 juta terlebih dahulu untuk mengikuti pelatiha n sebelum mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan.
Menurut Andri, ada celah hukum di kartu prakerja, termasuk dugaan unsur tindak pidana korupsi.
“Hanya saja saat ini ada Perppu yang ‘luar biasa’ itu yang membuat tidak bisa diperiksa secara hukum, karena itu sebagai praktisi hukum, saya tidak pernah setuju ada aturan apalagi UU yang memberikan kekebalan atau impunitas, rawan abuse of power,” katanya.
Perppu tersebut, kata dia, meniadakan beberapa aturan main yang digariskan secara tegas oleh Konstitusi, antara lain peran DPR dalam hal legislasi dan pengawasan, kemudian menghilangkan peran BPK sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan oleh UUD sebagai lembaga yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.
“Kemudian menghilangkan kewenangan lembaga peradilan sebagai lembaga yang secara konstitusi adalah yang dapat menentukan ada atau tidaknya perbuatan atau tindak pidana,” katanya.
Sementara, Direktur Institute Kajian Ekonomi dan BUMN Indonesia Widodo Tri Sektianto berpendapat banyak masyarakat yang gagal paham tentang kartu prakerja. Kata dia, program presiden Joko Widodo itu justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemik corona.
Kartu Prakerja, menurutnya, berawal dari ide memberikan bantuan berupa sejumlah dana bagi masyarakat angkatan kerja baru yang akan masuk dunia kerja di sektor formal dan informal, sambil mendapatkan pelatihan pelatihan peningkatan skill ketenaga kerjaan dan usaha berdikari nantinya.
Kejadian pandemik corona yang memukul sektor perekonomian nasional berdampak pada PHK massal. Penerapan PSBB juga mengurangi aktivitas produksi perekonomian yang menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi menurun terutama masyarakat kecil dan menengah yang banyak mengandalkan aktivitas perekonomian baik yang beraktivitas sebagai pekerja di sektor formal, sektor informal ataupun sebagai pelaku usaha kecil menengah.
“Akhirnya banyak yang salah persepsi tentang program kartu Prakerja yang menganggap ini bagian dari program bansos,” katanya dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com.
Jadi, kata dia, Kartu Prakerja yang baru saja berjalan belum satu bulan belumlah pantas untuk dikritisi, apalagi sampai meminta harus dihentikan.
Menurutnya, pekerja yang terkena PHK atau pemilik UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat covid-19 otomatis bisa ikut program Pra Kerja dan ini sangat membantu. Misalnya, kata dia, buruh yang di PHK ikut program prakerja nanti setelah mendapatkan pelatihan sebagai wiraswasta, berdagang secara online, bekerja freelance akan sangat bermanfaat bagi mereka.
Terkait dana sebesar Rp5,6 triliun untuk digunakan alat pelatihan melalui delapan perusahaan platform digital yang dimasalahkan, menurutnya juga banyak salah kaprah.
“Sebab, delapan perusahaan platform digital kalau saya perhatikan di tampilan website baru akan mendapatkan bayaran jika peserta program kartu prakerja memilih dan mengambil program program pelatihan yang ditawarkan,” kata dia. “Tidak bakal ada penyelewengan terkait dana pelatihan tersebut.”
Bola Liar
Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan pemerintah harus segera mengelola isu program kartu prakerja yang solutif agar tidak menjadi bola liar di masa Covid-19.
Menurutnya, Presiden bisa meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serata penggunaan dana sebesera Rp5,6 triliun di kementerian dan delapan vendor digital terkait.
“Proses pemeriksaan dan audit dapat dilakukan secara maraton melibatkan sebanyak mungkin para auditor di BPKP dan bila perlu meminta bantuan auditor PNS di BPK,” katanya.
Hasil dan temuan BPKP disampaikan kepada Presiden, DPR dan terutama kepada publik. Dengan hasil dan temuan ini akan lebih jelas dan terang benderang penggunaan dana Rp5,6 triliun tersebut.
Selain itu, Presiden Joko Widodo bisa memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan para pimpinan vendor lainnya mempresentasikan tentang bagaimana proses sesungguhnya terjadi.
“Di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan berbagai permasalahan yang muncul serta pemecahan persoalan terkait dengan program Kartu Prakerja yang sudah menjadi perbincangan publik,” katanya.
Dari hasil presentasi, Presiden dapat menilai kesungguhan dan keterbukaan mereka dalam melaksanakan program KP.
Emrus juga menyarankan presiden membentuk tim kecil, beranggotakan tiga orang, untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajar mengajar pelatihan lewat digital tersebut. Antara lain, mengevaluasi perumusan dan pencapaian kompetensi, pembuatan kurikulum, kualitas materi, proses pelatihan, kompetensi instruktur di bidangnya, melakukan wawancara mendalam kepada peserta didik (pelatihan) dan sebagainya.
Menurut Emrus, jika hal tersebut dilakukan objektif, imparsial dan professional maka dapat ditemukan alternatif solusi dan keputusan tepat dan pro publik terkait dengan program kartu prakerja.
“Yaitu, dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan (redesain), dihentikan sama sekali, atau dihentikan dengan mengalihkan dana Rp. 5,6 triliun tersebut untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200503160049-20-499569/ruang-gelap-program-kartu-prakerja-jokowi
