Mengenal Politeknik Imigrasi, Gratis dan Lulus Jadi CPNS

Yuk bagikan infonya...

Ilustrasi/minews.id
Buku Panduan Resmi Tes Akademik Kampus Kedinasan

Inilah 29 Sekolah Kedinasan yang Direncanakan Membuka Pendaftaran pada Bulan April 2021

Politeknik Imigrasi (Poltekim) adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Poltekim didirikan pada tahun 1962 dengan tujuan untuk mencetak kader pimpinan di lingkungan Ditjen Imigrasi dan Kemenkumham masa depan, lulusannya akan ditempatkan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia dan atau di perwakilan imigrasi di luar negeri.

Proses Pendidikan di Poltekim

Proses pendidikan di Poltekim dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

1. Pengajaran

Pengajaran di Poltekim adalah upaya pendidikan yang berbentuk kuliah, ceramah dan instruksi di kelas dengan tujuan untuk memperoleh, memperdalam dan memperluas ilmu dan pengetahuan akademis dalam pembentukan kepribadian taruna Poltekim dengan titik berat pada aspek kecerdasan dan kemampuan intelektual.

2. Pelatihan

Pelatihan bertujuan membentuk taruna agar memiliki kemampuan dan penguasaan pengetahuan tentang keimigrasian, dengan dilandasi kepribadian dan kepemimpinan yang tangguh, dengan titik berat pada aspek keterampilan yang mengacu pada profesionalisme.

3. Pengasuhan

Pengasuhan bertujuan membentuk taruna agar memiliki kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya serta menguasai pengetahuan akademis dengan kepribadian dan kepemimpinan yang tangguh, dengan titik berat pada aspek mental kejuangan.

Lulusan Poltekim yang telah di wisuda akan mendapat Brevet Pejabat Imigrasi dan langsung mengikuti Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal POLRI.

Keuntungan Kuliah Poltekim

Kemudian apa saja keuntungan kuliah di Poltekim? Dilansir dari Instagram Direktorat Jenderal Imigrasi RI, berikut ini 6 keuntungan kuliah di Poltekim.

1. Tidak dipungut biaya kuliah

Sebagai perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Taruna Poltekim tidak dipungut biaya apapun karena semua biaya sudah ditanggung oleh Kemenkumham RI.

2. Program studi variatif

Lulusan Taruna Poltekim mendapat gelar Sarjana Terapan Imigrasi, pilihan jurusannya:

  • D4 Hukum Keimigrasian
  • D4 Administrasi Keimigrasian
  • D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian
  • D3 Keimigrasian
3. Baju seragam, atribut dan lainnya gratis

Jika menjadi Taruna Poltekim, para Taruna akan mendapatkan fasilitas perlengkapan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki secara gratis oleh pihak kampus.

4. Tidak perlu bayar biaya makan

Disamping itu, para Taruna juga akan disuplai makanan dan gizi yang baik untuk membentuk tubuh yang sehat.

5. Fasilitas kampus lengkap

Di kampus Poltekim, ada fasilitas yang lengkap. Seperti tempat olahraga, seni budaya, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium praktek keimigrasian dan tempat ibadah yang memadai.

6. Ikatan dinas

Setelah lulus dari pendidikan, Taruna akan menjadi calon PNS/ASN Kemenkumham yang diproyeksikan menduduki formasi Analis Keimigrasian dan ditempatkan di unit pelayanan teknis Imigrasi di seluruh Indonesia.

SYARAT PENDAFTARAN

Sebagai contoh, berikut ini beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar yang akan mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Taruna/Taruni Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Tahun 2020.

KRITERIA PELAMAR

  1. Formasi Umum merupakan pelamar lulusan SLTA-Sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman
  2. Formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat merupakan pelamar lulusan SLTA-Sederajat keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan KTP Bapak/Ibu kandung, Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Kepala
  3. Formasi Pegawai merupakan pelamar yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman
  4. Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat merupakan pelamar keturunan asli putra/putri Papua/Papua Barat yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM dan memenuhi kualifikasi persyaratan sebagaimana dalam pengumuman

PERSYARATAN 

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Pria/Wanita;
  3. Pendidikan SLTA sederajat;
  4. Usia dengan ketentuan sebagai berikut :
    • Formasi Umum dan Formasi Putra/Putri Papua/Papua Barat: usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun 0 bulan 0 hari (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);
    • Formasi Pegawai dan Formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat: usia pelamar pada tanggal 1 Juni 2020 tidak lebih dari 25 tahun 0 bulan 0 hari (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);
  1. Tinggi Badan Pria minimal 165 cm, Wanita minimal 158 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli;
  2. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata dan/atau softlens, tidak tuli, dan tidak buta warna;
  3. Bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat dengan disertakan surat keterangan dari ketua adat;
  4. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga dan tidak bertindik/bekas tindik di telinga lebih dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan);
  5. Belum pernah menikah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/ Kepala Desa dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan;
  6. Bersedia ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di seluruh Wilayah Indonesia;
  7. Tidak pernah putus studi/ drop out (DO) dari POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN dan POLITEKNIK IMIGRASI dan atau Akademi/Sekolah Kedinasan Pemerintah lainnya;
  8. Membuat dan mengisi formulir pernyataan dan melengkapi surat-surat keterangan lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Calon Taruna/Taruni;
  9. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ pekerjaan dengan instansi/ perusahaan
  10. Bagi pelamar formasi pegawai/formasi pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat, selain harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 s.d. 13), juga harus memenuhi syarat :
  • Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat/gol. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda I/ (II/b) dibuktikan dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimpinan Unit Eselon I atau Kepala Kantor Wilayah);
  • Tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan surat keterangan bebas dari proses pemeriksaan atau bebas hukuman disiplin dari Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Wilayah masing-masing;
  • PPKP tahun 2018 dan PPKP tahun 2019 minimal bernilai baik dan seluruh komponen / unsur penilaian PPKP minimal baik serta telah membuat SKP tahun 2020 pada sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG);

SELEKSI DENGAN SISTEM GUGUR MELALUI TAHAPAN

  1. Seleksi Administrasi (Verifikasi Berkas Unggah, verifikasi berkas asli dan pengukuran tinggi badan).
  2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
  3. Seleksi Lanjutan
    1. Seleksi Kesehatan
    2. Seleksi Kesamaptaan
    3. Seleksi Tulis Psikotes dan Wawancara
    4. Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK)

LAIN-LAIN

  1. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan;
  2. Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Keimigrasian dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun setara dengan Strata 1 (S-1), yang akan ditempatkan dalam Jabatan Analis Keimigrasian;
  3. Dokumen asli persyaratan pelamar/peserta yang diminta untuk dibawa pada saat pelaksanaan seleksi psikotes, wajib ditunjukkan kepada panitia. Panitia akan menyatakan gugur apabila dokumen-dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan atau nilai tidak memenuhi syarat sebagaimana pengumuman;
  4. Seluruh peserta pada tahapan Seleksi Kompetensi Dasar, kelulusannya didasarkan pada nilai ambang batas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
  5. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon Taruna/i Sekolah Kedinasan;
  6. Bagi pelamar/peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
  7. Kesalahan dan/atau lalai dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  8. Seluruh proses pelaksanaan seleksi dilaksanakan di Jakarta, kecuali pelaksanaan verifikasi dokumen asli dan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk formasi Khusus Putra/Putri Papua/Papua Barat dan formasi Pegawai Putra/Putri Papua/Papua Barat dilaksanakan di Papua dan Papua Barat.
  1. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
  2. Bagi pelamar/peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) wajib mengikuti pendidikan dan tidak disediakan asrama;
  3. Bagi pelamar/peserta seleksi sekolah kedinasan yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor akan diberikan sanksi administratif yakni tidak dapat mendaftar pada tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  4. Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya;
  5. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Download pengumuman

Informasi lengkap dan pengumuman pendaftaran kunjungi poltekim.ac.id, catar.kemenkumham.go.id, dikdin.bkn.go.id dan website masing-masing sekolah kedinasan

Referensi : WikipediaKompas

Artikel Pilihan 

Yuk bagikan sebagai sedekah…


Yuk bagikan infonya...

About Auther:

Info Biografi

Buku Tes Sekolah Kedinasan TNI POLRI CPNS PPPK 2021
Hello. Add your message here.