Contoh Soal dan Jawaban Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM

Ilustrasi/Google
Info Pendaftaran Sekolah Kedinasan 
Contoh Soal dan Jawaban Ideologi, Politik, Hankam, Hukum dan HAM  

SOAL TIPE A 

1. Prinsip persamaan hak-hak asasi manusia sedunia dimuat dalam dokumen……

a. Universal Declaration of Human Rights
b. Decralation of Independence
c. Freedom of Independence
d. The Forteen Points
e. The Four Freedom

2. Berikut ini adalah tokoh yang turut dalam sidang, dan memberikan usulan rumusan Pancasila ……

a. Sultan Mahmud Syah
b. Moh. Yamin
c. Sutan Takdir Alisyahbana
d. Setiabudi Danudirjo
e. Ki Hadjar Dewantara

3. Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena ……

a. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik.
b. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi
c. Terbukti bahwa dengan adanya partai politik negara menjadi demokrasi.
d. Melalui partai politiklah masyarakat dapat memilih presiden dan wakil presiden.
e. Partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk menyalurkan aspirasi.

4. Salah satu alasan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru adalah …

a. Pancasila diterapkan sebagai satusatunya azas
b. Banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
c. Indonesia dilanda krisis moneter dan moral
d. Indonesia sering menerima kritikan dari luar negeri
e. Indonesia tidak mampu bersaing di pentas dunia

5. Demonstrasi berskala nasional dengan basis kekuatan mahasiswa dan masyarakat yang dilandasi oleh muatan politik penggulingan presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun berkuasa dilaksanakan pada tanggal:

a. 2 Mei 1998
b. 20 Mei 1998
c. 5 Oktober 1998
d. 28 Oktober 1998
e. 1 Juni 1998

6. Keputusan MPR atas usus pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya …… dari jumlah anggota yang hadir.

a. 3/4
b. 2/3
c. 2/3 + 1
d. 50% + 1
e. 50%

7. Iuran yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan disebut dengan ……

a. Retribusi
b. Pajak
c. Sumbangan
d. Pembayaran resmi
e. Kontraprestasi

8. Kerjasama ekonomi yang bertujuan membahas tarif dan hambatan perdagangan internasional adalah ……

a. PO
b. WTO
c. IFC
d. APEC
e. AFTA

9. Tujuan dari kebijakan moneter adalah ……

a. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan kesejahteraan
b. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan income percapita
c. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan pajak
d. Menjaga stabilitas moneter untuk meningkatkan ekspor
e. Menjaga stabilitas moneter untuk menekan impor

10. Sistem produksi yang berusaha meningkatkan hasil dengan cara melakukan peningkatan kualitas di dalam proses produksi sering disebut ……

a. Intensifikasi
b. Ekstensifikasi
c. Eksplorasi
d. Industrialisasi
e. Kontruktif

11. Penerimaan dan pengeluaran APBN mengikuti prinsip ……

a. Sepadan
b. Selaras
c. Setara
d. Seimbang
e. Berimbang

12. Barang giffen merupakan barang inferior, akan mengalami peningkatan jika harga barang-barang ….

a. Stabil
b. Fluktuatif
c. Mengalami kenaikan
d. Mengalami penurunan
e. Tidak terprediksi

13. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 berfokus paa perumusan …

a. Strategi perjuangan kemerdekaan
b. Dasar negara Indonesia
c. Teks proklamasi kemerdekaan
d. Sistem kenegaraan Indonesia
e. Visi dan misi Republik Indonesia

14. Dalam rangka merebut kembali Irian Barat Presiden Sukarno yang dirinya mengatasnamakan “penyambung lidah rakyat” telah menyerukan komando rakyatnya yang dikenal dengan sebutan :

a. Dwi Komando Rakyat
b. Tri Komando Rakyat
c. Tri Tuntutan Rakyat
d. Komando Gabungan Rakyat
e. Komando Rakyat

15. Tujuan dilaksanakannya pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955 adalah untuk ……

a. Membuktikan Indonesia sebagai negera demokrasi
b. Memilih presiden dan wakil presiden
c. Memilih anggota DPR dan Konstituante
d. Memilih anggota MPR
e. Menyalurkan aspirasi rakyat

16. Komponen utama dalam sistem pertahanan negara Republik Indonesia adalah ……

a. Rakyat
b. Pemerintah
c. TNI Polri
d. Polri
e. Hansip

17. Pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia adalah ……

a. Kepala staf angkatan
b. Panglima ABRI
c. Kodam
d. Menhankam
e. Presiden

18. Dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan ……

a. MPR
b. DPR
c. MA
d. DPA
e. Hakim Agung

19. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 hasil amandemen, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan …

a. MPR
b. DPR
c. MA
d. DPA
e. Jaksa Agung

20. Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara RI adalah ……

a. DPA
b. Badan Peradilan
c. Mahkamah Militer
d. Mahkamah Agung
e. Peradilan Tinggi

21. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ……

a. Ketua MPR, Ketua DPR
b. Ketua MPE, Ketua DPR dan para Menteri
c. MA dan Menteri Dalam Negeri
d. MA, Jaksa Agung dan para Menteri
e. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan

22. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan …

a. MA
b. DPA
c. DPR
d. MPR
e. Hakim Agung

23. 1. Negara menghendaki persatuan, 2. Negara hendak mewujudkan keadilansosial bagi seluruh rakyat, 3. Negara yang berkedaulatan rakyat, 4. Negara Beketuhanan Yang Maha Esa. Urutan empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah …

a. 1,2,3,4
b. 1,2,3,4
c. 4,3,2,1
d. 1,3,2,4
e. 1,2,4,3

24. Tata urutan perundang- undangan menurut TAP MPR No III/ MPR/ 2000 adalah ….

a. UUD 1945, TAP MPR,Undang- Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah,, Keppres, Peraturan Daerah
b. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu, Keppres, Peraturan Daerah
c. UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang- Undang, Kepres, UU Perpu, Peraturan Daerah
d. UUD 1945, TAP MPR,UU Perpu, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Peraturan Daerah
e. UUD 1945, TAP MPR, Peratura Pemerintah, Undang- Undang, UU Perpu,, Keppres, Peraturan Daerah

25. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan mengadakan sidang dan menghasilkan keputusan yang lebih dikenal Piagam Jakarta (Jakarta Charter), istilah ini dimunculkan oleh :

a. Ir. Soekarno
b. Mr. Moh Yamin
c. Muhamad Hatta
d. Radjiman Wideodiningrat
e. K.H Mansur

26. Pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dilakukan…

a. Presiden
b. Presiden dengan persetujuan DPA
c. Presiden dengan persetujuan MA
d. Presiden dengan persetujuan DPR
e. Hakim Agung

27. Dari tinjauan historis palaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

a. merangkul golongan komunis
b. merangkul angkatan udara
c. menyingkirkan Masyumi dan PSI
d. merangkul Muhammadiyah
e. merangkul angkatan darat

28. Penyelesaian konflik RI- GAM dilakukan perundingan yang dimediatori asing, dilaksanakan di …..

a. Washington DC, AS
b. London Inggris
c. Helsinky, Finlandia
d. Swedia
e. Austria

29. Pengawas internasional perjanjian RI – GAM yang telah disepakati adalah….

a. Aceh Monitoring Mission( AMM)
b. Non Government Organisation( NGO )
c. United Nation
d. Nanggroe Monitoring Mission
e. Peace Monitoring Mission( PMM )

30. Diukur dari garis pangkal laut terluar, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia ditatapkan selebar…..

a. 350 mil laut
b. 300 mil laut
c. 250 mil laut
d. 20 mil laut
e. 12 mil laut

31. Pulau Nusakambangan disamping sebagai pusat lembaga pemasyarakatan memiliki potensi wisata yang sangat indah. Pulai Nusa kambangan terletak pada….

a. 7º47 LS dan 109º BT
b. 5º40 LS dan 110º BT
c. 5º40 LS dan 115°BT
d. 6 ° LS dan 110° BT
e. 6°5 LS dan 110° BT

32. Pulau Karimunjawa yang termasuk kedalam wilayah kabupaten Jepara terletak pada ….

a. 5°40 LS dan 109° BT
b. 5°40 LS dan 110º BT
c. 5 49 LS dan 115 BT
d. 6 º LS dan 110º BT
e. 6º5 LS dan 111º BT

33. Pancasila merupakan ideologi terbuka, disatu pihak kita harus mempertajam kesadaran akan nilai- nilai yang bersifat abadi. Nilai –nilai yang bersifat abadi itu terdapat pada …

a. Pembukaan UUD 1945
b. Batang Tubuh UUD 1945
c. Penjelasan UUD 1945d. Setiap pasal dalam batang Tubuh UUD 1945
e. Amandemen UUD 1945

34. Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) yang disalurkan pemerintah kepada rakyat miskin bertujuan untuk.

a. Memberantas masalah kemiskinan
b. Meringankan beban ekonomi masyarakat kaibat kenaikan harga BBM
c. Mensubsidi rakyat secara langsung
d. Meminimalisir resistansi dalam masyarakat terhadap kenaikan harga BBM
e. Mengatasi dampak krisis ekonomi

35. Susunan kebijakan Pemerintah Daerah Otonom Menurut UU no 22 Th 1999 terdiri dari….

a. Kepala Daerah, Ketua DPRD, dinas – dinas
b. Kepala Daerah, Ketua DPRD, Badan Eksekutif Daerah
c. Kepala Daerah dan dinas – dinas
d. Kepala Daerah dan Muspida
e. Kepala Daerah dan DPRD

36. Yang dimaksud pemerintah pusat adalah…

a. Presiden , Wakil presiden, DPR, MPR dan MA
b. Presiden , Wakil presiden, dan Menteri
c. Presiden , Wakil presiden
d. Presiden , Wakil presiden, dan Menteri, DPR
e. Presiden , Wakil presiden, dan DPR

SOAL TIPE B

37. Ruang lingkup dan pembagian hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia meliputi ……

1. pidana sipil
2. pidana militer
3. pidana internasional
4. pidana umum

38. Hukum Acara dalam sistem hukum negara Republik Indonesia mencakup ……

1. Hukum Acara Pidana
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara Tata Usaha Negara
4. Hukum Acara Perdata Agama

39. Di bawah ini merupakan tugas dan wewenang KPU, kecuali ……

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu
2. Mengesahkan partai politik
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu
4. Membubarkan partai politik jika melanggar undang-undang

40. Yang berwenang membubarkan partai politik adalah ……

1. KPU berdasarkan Keputusan Presiden
2. Mahkamah Agung
3. Menteri Kehakiman
4. Mahkamah Konstitusi

41. Hasil pengubahan terhadap UUD 1945 melalui amandemen keempat pada Bab IV telah dihapus pasal-pasal tentang……

1. Kekuasaan Kehakiman
2. DPR
3. DPD
4. DPA

42. Isi dari pembukaan UUD 1945 meliputi :

1. 4 alinea
2. 4 wawasan kebangsaan
3. 4 pokok pikiran
4. 4 tujuan internasional

43. Tujuan didirikannya negara RI sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 adalah……

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. melindungi segenap suku bangsa dan kekayaan
3. mencerdaskan kehidupan bangsa
4. mengamankan seluruh wilayah

44. TNI terdiri atas AD, AL dan AU sebagai alat negara bertugas :

1. Mempertahankan negara
2. Melindungi negara
3. Memelihara keutuhan negara
4. Memelihara kedaulatan negara

45. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta oleh yang dilakkan oleh:

1. TNI
2. POLRI
3. Rakyat
4. Polisi Pamong Praja

46. Di bawah ini merupakan tugas kepolisian Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu:

1. Melindungi masyarakat
2. Mengayomi masyarakat
3. Melayani masyarakat
4. Pertahanan

47. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha ……

1. Pembelaan negara
2. Pertahanan
3. Melindungi negara
4. Keamanan negara

48. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas :

1. menjaga keamanan dan ketertiban
2. melindungi dan mengayomi
3. menegakkan hukum
4. menjaga kedaulatan Negara

49. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan untuk memilih …

1. DPR
2. DPD
3. Presiden dan Wakil Presiden
4. DPRD

50. Hal-hal berikut ini adalah yang bersangkutan dengan Dokuritsu Junbi Cosakai (badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan/BPPK)

1. Dibentuk oleh penjajah Jepang
2. Beranggotakan 62 orang
3. Diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat
4. kooperatif

51. Di bawah ini yang merupakan ciri koperasi adalah ……

1. Merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal
2. Modal dan simpanan anggota
3. Kekuasaan tertinggi pada rapat anggota
4. SHU dibagi sesuai dengan besarnya jasa anggota

52. Di bawah ini yang termasuk kegiatan perluasan produksi secara intensifikasi adalah …

1. Pancausaha pertanian
2. Penggantian tenaga manusia dengan mesin
3. Penganekaragaman hasil produksi
4. Memperluas areal pertanian

53. Untuk mengatasi inflasi, tindakan pemerintah dapat berupa …

1. menambah impor barang
2. menambah jumlah uang yang beredar
3. meningkatkan ekspor
4. mengurangi jumlah uang yang beredar

54. APEC merupakan kerjasama bidang ekonomi regional untuk negara-negara ……

1. Asia
2. Eropa
3. Pasifik
4. Timur Tengah

55. Beberapa tujuan kerjasama regional berikut yang merupakan tujuan ASEAN adalah …

1. Menciptakan pasar bebas
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi ASEAN
3. Kerjasama politik dan militer ASEAN
4. Memelihara perdamaian dan stabilitas regional ASEAN

56. Dengan bantuan Aru Palaka, Belanda berhasil mengalahkan Sultan Hasanudin dan memaksanya untuk menandatangani perjanjian Bonggaya yang isinya :

1. Sultan Hasanudin memberi kebebasan kepada VOC untuk melakukan perdagangan
2. VOC memegang monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur
3. Wilayah Kerajaan Bone yang diduduki Sultan Hasanudin dikembalikan kepada Kerajaan Bone
4. Aru Palaka diangkat menjadi Raja Bone

SOAL TIPE C

57. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, SEBAB secara legal presiden merupakan panglima perang.

58. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR menjadikan jumlah pasal menjadi lebih banyak, SEBAB jumlah pasal dalam UUD 1945 sekarang lebih dari 37 pasal..

59. Pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 adalah negara ingin membentuk negara yang berkedaulatan rakyat, SEBAB azas kedaulatan rakyat menekankan demokratisasi.

60. Warga negara asli yang bertempat tinggal di Indonesia disebut penduduk Indonesia SEBAB warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia bukan penduduk Indonesia.

61. Menurut Hasil Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37, hal yang tak dapat dirubah adalah bentuk negara SEBAB UUD 1945 sebenarnya tidak boleh dirubah.

62. Sistem ekonomi liberal seperti yang dianut negara-negara barat tidak memiliki kelebihan SEBAB sistem ekonomi liberal dikendalikan oleh pusat (pemerintah) sehingga tidak ada kebebasan dalam berusaha.

63. Selama ini pemilu yang bersifat LUBER dan jurdil sudah senantiasa mampu ditegakkan di Indonesia, SEBAB terbukti tidak pernah ada pelanggaran dalam proses pemilu.

64. Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan pemerintahan selalu berdasarkan peraturan tertulis SEBAB Indonesia merupakan Negara Konstitusional.

65. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang membunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus utusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, SEBAB dalam otonomi luas daerah dapat menentukan menurut kehendaknya atau tata pemerintahan yang diberlakukan di daerah.

66. Asas desentralisasi berbeda dengan asas dekonsentrasi, SEBAB desentralisasi penyerahan wewenang sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang.

67. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan, SEBAB kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi.

68. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah SEBAB Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur pendapatan Daerah yang menjadi sumber satu-satunya dari pembiayaan pembangunan.

69. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPR SEBAB DPD merupakan perwakilan daerah.

70. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik merupakan misi dari politik luar negeri bebas aktif, SEBAB UUD 1945 sebagai landasan hukum bahwa Indonesia tidak menyukai imperalisme.

71. Eksentisifikasi pertanian selalu positif, SEBAB dengan lahan pertanian yang luas produktivitas pertanian meningkat.

72. Untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di pasaran pemerintah menerapkan politik diskonto SEBAB politik diskonto adalah kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga bank guna mengendalikan jumlah uang yang beredar.

73. Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran SEBAB instrumen kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah.

74. Di dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE ) setiap negara bebas menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional SEBAB Suatu negara bebas memanfaatkan sumber daya alam wilayah ZEE negara lain tanpa harus ijin negara yang bersangkutan.

75. Azas non retroaktif tidak berlaku dalam hukum pidana SEBAB dalam Hukum pidana berlaku azas legalitas.

KUNCI JAWABAN  

1 A
2 B, Moh Yamin
3 B
4 B. KKN
5 B
6 B 2/3 (Ps 7B ayat 7 UUD45)
7 B, Pajak
8 B. WTO
9 B. Income perkapita
10 A. Intesifikasi
11 E. berimbang
12 C. mengalami kenaikan
13 B. Dasar Negara
14 B, Trikora
15 C. DPR dan Konstituante
16 C. TNI ( Ps 30 ayat 2 UUD45)
17 C. Presiden
18 B. DPR
19 C. MA
20 D. MA
21 E. ( Ps 8 ayat 3 UUD45)
22 C. ( Ps 24B ayat 3 UUD45 )
23 A.1,2,3,4
24 A
25 B. Moh Yamin
26 E, Hakim Agung
27 A. merangkul golongan komunis
28 C. Helsinky, finlandia
29 A. AMM
30 C. 200 mil
31 A. 7º47 LS dan 109º BT
32 5°40 LS dan 109° BT
33 A. Pembukaan UUD1945
34 B. Meringankan beban ekonomi….
35 E. Kepala Daerah dan DPRD
36 B. Presiden , wapres, dan menteri
37 C. 2, dan 4 benar
38 E, benar semua
39 D. 4 saja benar
40 D. 4 saja benar
41 D. 4 saja benar
42 B, 1 dan 3 benar
43 B, 1 dan 3 benar
44 E. benar semua
45 A, 1,2,3 benar
46 A, 1,2,3 benar
47 C, 2 dan 4 benar
48 A, 1,2,3 benar
49 E, semua benar
50 E, semua benar
51 E, semua benar
52 B, 1,3 benar
53 D, 4 saja benar
54 B, 1 dan 3 benar
55 C, 2 dan 4 benar
56 E, semua benar
57 A, benar-benar berhubungan sebab akibat(BB-B)
58 E, salah semua
59 D, salah-benar
60 C, salah-benar
61 C, benar-salah
62 E, salah- salah
63 C, benar-salah
64 A ( B-B-B )
65 A ( B-B-B )
66 A ( B-B-B )
67 A ( B-B-B )
68 E, salah-salah, sumber DAK adalah APBN
69 D, salah-benar, ps 22C ayat 2 UUD45
70 A, ( B-B-B )
71 D, salah-benar
72 A, ( B-B-B )
73 A, benar-benar berhubungan.
74 C. benar-salah
75 D, salah-benar, keduanya berlaku dalam hukum pidana

Sumber : Mamikos.com

Artikel Pilihan  

Yuk bagikan infonya… 

About Auther:

Info Biografi

Beasiswa Sekolah Kedinasan IPDN STAN AKPOL Dll
Hello. Add your message here.